BPJS Ketenagakerjaan

Form Kajian PKS PLKK

Aplikasi internal BPJS Ketenagakerjaan. Harap masuk menggunakan Single Sign-On (SSO) email dinas resmi Anda.

Akses Terbatas: Hanya akun Google resmi berdomain @bpjsketenagakerjaan.go.id yang dapat mengakses sistem ini.

Form Kajian PKS PLKK

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang

Memuat...
Data Cabang & BAB I Bagian D Dipertahankan: Di-keep otomatis untuk faskes berikutnya.
LEMBAR PENGESAHAN

Informasi Kajian & Pengesahan Dokumen

Data Kantor Cabang & Pejabat otomatis dipertahankan untuk setiap faskes baru.

Pejabat Penandatangan Dokumen

1. Disusun oleh (Manajer Kasus):
2. Disetujui oleh (Kabid Pelayanan):
3. Diketahui oleh (Kepala Cabang):
BAB I

Latar Belakang, Profil Faskes & Kebutuhan Cabang

A. Dasar Hukum & Ketentuan:
  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 11 butir (e) mengenai kewenangan BPJS Ketenagakerjaan membuat dan menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
  2. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 6/PERDIR.03/052024 Tentang Tata Cara Kerja Sama dan Pelayanan pada Pusat Layanan Kecelakaan Kerja dan Pusat Layanan Kembali Bekerja BPJS Ketenagakerjaan; dan
  3. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerja Sama dan Pengajuan Pembayaran dari Fasilitas Kesehatan.
B. Maksud dan Tujuan Kajian:

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pertimbangan yang objektif kepada pejabat berwenang dalam menentukan kelanjutan kerja sama dengan PLKK. Tujuannya adalah:

  • Menilai kepatuhan PLKK terhadap ketentuan PKS dan standar pelayanan.
  • Menilai kualitas, kecepatan, kesinambungan, dan efektivitas layanan kepada peserta.
  • Menilai kinerja administrasi dan penyelesaian klaim.
  • Menilai kebutuhan jaringan PLKK di wilayah kerja.
  • Memberikan rekomendasi: dilakukan kerjasama, diperpanjang, atau tidak diperpanjang.

C. Identitas dan Profil PLKK

D. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Disimpan Master Cabang & Diingat Otomatis)

1. Profil Kepesertaan di Kantor Cabang

Segmen Kepesertaan Jumlah Peserta Aktif
Penerima Upah (PU)
Bukan Penerima Upah (BPU)
Jasa Konstruksi (Jakon)
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
TOTAL PESERTA AKTIF

2. Perkembangan Kasus Kecelakaan Kerja & PAK di Kantor Cabang

Uraian Tahun 2025 Tahun 2026
Jumlah kasus JKK yang dilayani di semua PLKK Kacab (a)
Jumlah kasus reimburse biaya pengobatan JKK di Kacab (b)
TOTAL KASUS (a + b)

3. Jumlah PLKK Aktif di Area Operasional Kacab

BAB II

Analisis Kerjasama, Kemanfaatan, Red Flags & Evaluasi Kinerja

A. Kapasitas dan Utilisasi (Secara Umum)

%

B. Analisis Kemanfaatan dan Risiko

C. Kriteria Kritis / Red Flags

No Kriteria Kritis Ada / Tidak Uraian Penjelasan
1 Izin operasional / akreditasi tidak berlaku atau bermasalah
2 Keterlambatan penanganan peserta yang berdampak serius
3 Pelanggaran kerahasiaan atau keamanan data peserta
4 Temuan audit/monitoring material yang tidak ditindaklanjuti
5 Sengketa hukum yang berdampak pada kerja sama
6 Kinerja klaim sangat buruk dan berulang
7 Ketidakmampuan menyediakan layanan sesuai PKS

D. Evaluasi Kinerja PLKK

BAB III

Persyaratan Kerjasama & Hasil Kredensialing

A. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Kerjasama

No Dokumen Persyaratan Status Kelengkapan
1 Surat Izin Operasional yang masih berlaku
2 Sertifikat Akreditasi
3 Daftar tenaga medis beserta Surat Izin Praktik (SIP)
4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5 Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan beserta iuran terakhir
6 Daftar layanan rehabilitasi medik (*khusus Rumah Sakit)

B. Hasil Penilaian Kredensialing

BAB IV

Kesimpulan & Rekomendasi PKS

A. Kesimpulan Analisis

B. Rekomendasi Akhir